Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia dalam mendukung prioritas pembangunan Palestina, khususnya di bidang penegakan hukum, serta membangun momentum menuju pengakuan internasional yang lebih luas bagi negara Palestina.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Trilateral Law Enforcement Dialogue with the State of Palestine di Jakarta, yang mempertemukan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri RI, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), serta delegasi Otoritas Palestina.
"Kemitraan di bidang ini sangat penting. Meskipun Indonesia dan Australia terpisah jarak yang jauh, kita dapat bekerja sama dengan saudara-saudara kita di Palestina untuk melangkah maju. Dialog ini mencerminkan dukungan internasional yang lebih luas bagi kepemimpinan dan kebebasan Palestina," ujar Febrian dalam keterangannya, Rabu.
Dialog strategis ini merupakan kelanjutan dari komitmen Kementerian Luar Negeri RI dan DFAT Australia yang disepakati pada Agustus 2025 untuk memperkuat komunikasi dalam mendukung reformasi Palestina. Sebelumnya, ketiga pihak juga telah menggelar dialog trilateral di bidang pendidikan pada awal 2026.
Sebagai koordinator pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Palestina telah mengimplementasikan 32 kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan sepanjang periode 2014 hingga 2025.
Selain itu, total hibah dari Indonesia untuk Palestina dari 2019 hingga 2026 melalui skema Program Hibah Terencana (DRPH) maupun non-DRPH telah mencapai Rp411,7 miliar (USD 22 juta). Seluruh inisiatif ini sejalan dengan arah politik luar negeri Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam kesempatan tersebut, Febrian juga memaparkan empat pilar utama dukungan Indonesia terhadap Palestina, yang meliputi:
Memperkuat kemerdekaan Palestina melalui pembangunan komunitas dan penguatan kelembagaan.
Memberikan bantuan kemanusiaan, mencakup pangan, obat-obatan, fasilitas keamanan, dan perumahan.
Mendukung upaya Palestina memperoleh pengakuan resmi serta menegakkan hak-haknya sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Mendorong tekanan internasional terhadap Israel untuk mengakhiri pendudukan, menghentikan pelanggaran hukum internasional, dan menghormati hak-hak rakyat Palestina.
"Saya berharap dialog ini dapat menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan. Siklus pandangan Indonesia jelas: Palestina berhak untuk eksis sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka," tegas Febrian.
