Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (13/7). Pertemuan mendesak ini memfokuskan pembahasan pada skema penyelamatan sektor perikanan nasional, salah satunya melalui penetapan harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi para nelayan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden menginstruksikan pemberian harga khusus solar sebesar Rp15.000 per liter. Kebijakan ini menyasar kelompok nelayan skala menengah yang mengoperasikan kapal berkapasitas 30 hingga 200 gross ton (GT).
"Pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan. Tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter," ujar Airlangga dalam keterangan pers yang disiarkan oleh Sekretariat Presiden.
Sebagai pembanding, nelayan tradisional dengan kapal di bawah 30 GT selama ini telah menikmati BBM bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter. Namun, eskalasi konflik di Timur Tengah belakangan ini memicu lonjakan harga energi global, yang sempat melambungkan harga BBM non-subsidi di dalam negeri hingga menembus Rp21.300 per liter. Situasi ini dinilai sangat memberatkan operasional melaut para nelayan menengah ke atas.
Disubsidi Dana BPDP, Bukan APBN
Pemerintah menjelaskan bahwa harga khusus Rp15.000 per liter ini dihitung berdasarkan rata-rata biaya produksi solar domestik yang mencapai Rp18.600 per liter. Menariknya, selisih harga sekitar Rp3.600 per liter tersebut tidak akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah memilih menggunakan kantong alternatif, yakni memanfaatkan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk menambal selisih tersebut.
"Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) akan mengeluarkan regulasi terkait dukungan tersebut, yang besarnya sekitar Rp3.600 per liter akan dibiayai oleh BPDP," jelas Airlangga.
Airlangga menjamin bahwa kapasitas keuangan BPDP saat ini sangat mencukupi untuk menopang kebijakan intervensi tersebut. Skema harga khusus ini direncanakan berlaku sementara selama enam bulan ke depan dengan total kuota penyaluran dibatasi sebesar 400.000 ton.
Rapat Lintas Sektoral di Hambalang
Langkah strategis ini diputuskan melalui koordinasi ketat lintas kementerian dan lembaga. Ratas di Hambalang tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra.
Hadir pula petinggi badan pengelola investasi baru bentukan pemerintah, Danantara, yakni Chief Operating Officer Dony Oskaria dan Chief Technology Officer Sigit Puji Santosa. Kehadiran tim lengkap ini menandakan pentingnya mitigasi dampak gejolak global terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan para pelaku industri perikanan dalam negeri.
