Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merespons rencana Malaysia yang akan membawa isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta asap lintas batas ke tingkat pertemuan menteri ASEAN di Filipina pada November 2026 mendatang.
Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dan serius dalam menanggulangi dampak kabut asap yang merembet hingga ke negara-negara tetangga.
"Pemerintah Indonesia sangat serius menangani masalah ini. Kami tentu memahami kekhawatiran yang disampaikan negara-negara tetangga karena mereka juga merasakan dampaknya," ujar Nabyl dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10).
Nabyl menjelaskan bahwa ASEAN sebenarnya telah memiliki mekanisme kerja sama regional untuk menangani polusi asap lintas batas (transboundary haze). Meski demikian, Indonesia tetap terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama baru dengan mengedepankan dialog serta koordinasi yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.
Ia menambahkan, tawaran bantuan dari negara-negara mitra juga akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan teknis yang saat ini masih terus dibahas oleh kementerian dan lembaga terkait. Sebab, penanganan karhutla tidak bisa ditanggung oleh satu negara atau instansi saja.
Upaya penanggulangan karhutla di dalam negeri, tegas Nabyl, tidak hanya berfokus pada pemadaman api di titik kebakaran, tetapi juga mencakup langkah pencegahan yang ketat serta penegakan hukum bagi para pelanggar. Setiap laporan atau data mengenai sebaran asap dari negara tetangga akan ditindaklanjuti sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah Malaysia menyatakan bakal membawa isu kabut asap ini ke forum menteri ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina.
Dilansir dari media Malaysia, Bernama, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menilai penanganan kabut asap membutuhkan perhatian khusus karena dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam mekanisme penanggulangan bencana ASEAN yang ada saat ini. Malaysia mendorong lahirnya mekanisme regional yang lebih efektif dan responsif untuk mengatasi dampak karhutla di kawasan Asia Tenggara.
