Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan peran besar Himbara dalam pembiayaan program pemerintah perlu diimbangi dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, pertumbuhan penyaluran kredit tidak semestinya hanya berfokus pada besarnya pembiayaan yang diberikan.
"Besarnya kredit yang disalurkan semestinya bukan dijadikan sebagai tujuan satu-satunya, namun harus pula dilengkapi dengan struktur kredit dan sumber pembayaran yang jelas, serta didukung dengan mitigasi risiko dan pemantauan yang memadai," ujar Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta.
OJK menilai keterlibatan Himbara dalam sejumlah program pembangunan pemerintah merupakan bagian penting dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah program tersebut antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), penghapustagihan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), program 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penguatan manajemen risiko
Bank-bank Himbara berperan mendukung program pembangunan nasional sekaligus menjaga kinerja dan menghasilkan laba. Dukungan tersebut diharapkan diberikan sesuai kapasitas masing-masing bank agar tetap berkontribusi secara sehat terhadap perekonomian.
Untuk program KDKMP, OJK mendukung komitmen pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dian mengatakan sejumlah aspek untuk memastikan pembayaran kepada bank sedang dipersiapkan, termasuk kepastian sumber dana, verifikasi dan validasi, lembaga pelaksana, dokumentasi, serta regulasi dan petunjuk pelaksanaan.
OJK berharap penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik dapat menjaga pertumbuhan perbankan, termasuk Himbara, tetap kuat dan sehat sehingga mampu mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
