Ketidakseimbangan fasilitas pemantauan gunung api di Indonesia masih menjadi sorotan, di tengah besarnya jumlah gunung api aktif yang mencapai 127 titik di seluruh nusantara. Kondisi ini dinilai dapat menghambat efektivitas deteksi dini dan mitigasi bencana, khususnya di wilayah terpencil, kata seorang pakar.
Pakar vulkanologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Agung Harioko, mengatakan standar pemantauan antar gunung api masih sangat bervariasi.
“Peralatan pemantauan jelas belum merata. Merapi memiliki instrumen terbaik, tetapi untuk beberapa gunung api di daerah terpencil, kita hanya mengandalkan seismometer,” ujarnya dikutip oleh RRI yang mencontohkan Gunung Merapi sebagai lokasi dengan perangkat pemantauan paling lengkap, sementara banyak gunung api lain terutama di daerah luar Jawa hanya didukung alat dasar.
Keterbatasan instrumen tersebut berdampak pada kurangnya data lanjutan seperti deformasi permukaan dan analisis gas vulkanik, yang seharusnya menjadi indikator penting dalam membaca pergerakan magma. Seismometer memang mampu merekam aktivitas gempa, namun belum cukup untuk memberikan gambaran utuh terkait dinamika internal gunung api.
Melansir laporan RRI yang mengutip data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menunjukkan bahwa dari 127 gunung api aktif, sebanyak 69 saat ini dipantau secara intensif.
Sementara itu, 77 gunung api tergolong Tipe A yakni memiliki riwayat erupsi sejak tahun 1600, yang membutuhkan pengawasan langsung dan berkelanjutan.
Untuk memperkuat sistem pemantauan, pengembangan pusat observasi regional dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Penambahan unit di daerah rawan diharapkan dapat mempercepat analisis serta respons terhadap potensi erupsi.
“Lebih banyak pusat regional perlu dibangun agar tim PVMBG tidak terbebani memantau banyak gunung api dari satu lokasi,” kata Agung.
Saat ini, PVMBG baru mengoperasikan tiga pusat regional yang berlokasi di Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Ende, Nusa Tenggara Timur. Ke depan, wilayah seperti Sumatera dan Maluku dipandang perlu menjadi prioritas pengembangan, mengingat tingkat risiko aktivitas vulkanik di daerah tersebut juga tinggi.
