Kamboja pada hari Rabu (22/4) secara resmi meminta agar The Wall Street Journal (WSJ) 'segera' menarik istilah yang dipublikasikan dalam judul artikel baru-baru ini, yang dianggapnya sebagai rujukan yang merendahkan terhadap negara Asia Tenggara itu dan agar penerbit tersebut mengeluarkan permintaan maaf publik.
Menteri Senior Kamboja Keo Remy, yang memimpin Komite Hak Asasi Manusia Kamboja, mengangkat masalah itu dalam surat yang ditujukan kepada pemimpin redaksi WSJ Emma Tucker, merujuk pada sebuah artikel berjudul 'Bagaimana Kejahatan Siber Menjadi Industri Utama di Scambodia' yang diterbitkan pada 19 April.
'Kami merasa wajib menyampaikan keprihatinan serius mengenai implikasi kata 'Scambodia',' tulis Keo.
Laporan WSJ merinci industri kasino serta kasus-kasus kejahatan siber di negara Asia Tenggara itu, yang memicu penumpasan nasional sejak tahun lalu untuk memberantas aktivitas penipuan daring.
Namun, Keo mengatakan istilah yang 'merendahkan' itu bertujuan 'membangkitkan kerusakan psikologis' dan 'berisiko mereduksi seluruh negara berdaulat menjadi sumber aktivitas kriminal transnasional', serta 'dengan sengaja mendistorsi realitas di Kamboja dan menyulut kebencian serta diskriminasi terhadap rakyatnya.'
Sambil mengakui pentingnya kebebasan pers, menteri Kamboja itu mengatakan jurnalisme yang bertanggung jawab harus menghindari 'pelabelan sensasional' dan memastikan ketepatan serta keadilan, terutama saat melaporkan isu-isu sensitif yang melibatkan negara berdaulat.
Surat itu juga menekankan bahwa jaringan kejahatan siber bersifat transnasional dan tidak dapat diatributkan kepada satu negara saja, serta mencatat upaya Kamboja yang sedang berlangsung untuk memerangi penipuan daring melalui penguatan penegakan hukum dan langkah-langkah hukum baru.
Keo menyerukan kepada The Wall Street Journal untuk menghapus istilah tersebut dari publikasinya, menerbitkan koreksi atau klarifikasi, menahan diri dari penggunaan terminologi serupa dalam peliputan masa depan, dan memberikan permintaan maaf resmi.
'Media global dapat mencapai akuntabilitas dan menunjukkan komitmen terhadap jurnalisme yang bertanggung jawab serta penghormatan terhadap etika profesional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk perlindungan martabat dan reputasi,' tambah surat itu.
Angkearith Chin, seorang pejabat di Komite Hak Asasi Manusia Kamboja, mengatakan kepada Anadolu bahwa surat tersebut telah dikirim melalui email kepada publikasi AS itu.
