Presiden Prabowo Subianto meresmikan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8). Tahap awal program tersebut mencakup 14 PLTS di enam provinsi dengan kapasitas gabungan 5,3 GWp.
Dalam peresmian tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah tidak sekadar menetapkan target, tetapi berkomitmen merealisasikan pembangunan PLTS 100 GWp dalam tiga tahun.
“Kita akan membangun 100 gigawatt. Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” ujar Prabowo.
Sebanyak 14 proyek awal tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Proyek tersebut meliputi PLTS Tembesi dan Pulau Sembur di Kepulauan Riau; Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung; serta Saguling, Purwakarta, Jatiluhur, Cirata, dan Jatigede di Jawa Barat.
Sementara itu, PLTS Waduk Gajah Mungkur berada di Jawa Tengah. Empat proyek lainnya, yakni Karangkates, Madura, Pasuruan, dan Banyuwangi, berlokasi di Jawa Timur. Tahap awal juga mencakup PLTS Site Gilimanuk di Bali.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan program ini diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp1.140 triliun atau $62 miliar. Proyek 100 GWp juga ditargetkan menghemat subsidi hingga Rp73,9 triliun per tahun, menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja, serta mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 140,16 juta ton CO2.
“Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun, bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” kata Bahlil.
Peresmian program dilakukan secara bersamaan dengan sejumlah lokasi lain, yakni PLTS Terapung Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah; PLTS Desa Sembur di Batam, Kepulauan Riau; serta PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung.
Di Bali, PLTS yang diluncurkan memiliki kapasitas 198 MWp dan didukung BESS berkapasitas 666 MWh di lahan sekitar 211 hektare. Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2028 dan dirancang untuk mengurangi hingga menghapus penggunaan bahan bakar minyak dalam sistem kelistrikan Bali.
Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, TNI, serta Polri. Kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk memastikan pembangunan dan pengembangan PLTS berjalan sesuai target, serta mendukung percepatan transisi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel.
