Pemerintah Inggris dan Prancis secara resmi mengundang sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk bergabung dalam misi pertahanan multilateral guna melindungi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Langkah ini menyusul meningkatnya ketegangan di salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia tersebut akibat blokade yang terus berlanjut.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengungkapkan bahwa rencana ini dibahas dalam pertemuan virtual yang dipimpin oleh London dan Paris pada 17 April lalu. Dalam pertemuan tersebut, diusulkan pembentukan perlindungan militer damai untuk mengawal kapal-kapal yang melintas.
"Ada rencana untuk membangun perlindungan militer yang damai bagi kapal-kapal yang transit melalui Selat Hormuz. Jadi, personel akan mengawal kapal-kapal tersebut. Ini masih berupa proposal dan akan menjadi subjek diskusi lebih lanjut," ujar Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/4).
Fokus pada keamanan jalur energi dunia
Ketegangan di kawasan tersebut dipicu oleh gesekan antara Amerika Serikat dan Iran yang semakin memanas. Selain pengawalan kapal tangker minyak dan kargo, koalisi angkatan laut ini juga berencana melakukan operasi pembersihan ranjau.
Laporan menyebutkan bahwa Teheran telah menempatkan ranjau di selat tersebut untuk menghambat lalu lintas laut independen. Saat ini, setidaknya dua kapal tangker minyak asal Indonesia dilaporkan masih menunggu jadwal untuk keluar dari wilayah Hormuz.
Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten pada supremasi hukum. "Tentu saja, rencana tersebut harus sesuai dengan hukum internasional," tambahnya.
Dukungan internasional dan sikap Jakarta
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pascapertemuan, Inggris dan Prancis menyatakan bahwa misi ini akan bersifat "murni defensif". Kontribusi yang diharapkan dari negara mitra tidak terbatas pada aset militer saja, tetapi juga bisa berupa dukungan logistik, bantuan finansial, maupun dukungan politik. Operasi ini dijadwalkan akan dimulai segera setelah kesepakatan gencatan senjata yang berkelanjutan tercapai.
Meski negara-negara seperti Korea Selatan dan Jerman telah menyatakan dukungannya, Indonesia masih bersikap hati-hati. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apakah Jakarta akan mengirimkan personel TNI atau hanya memberikan dukungan di level lain.
London dijadwalkan akan segera menjamu para perencana militer dari lebih dari 30 negara untuk mematangkan detail teknis misi multilateral ini. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam misi ini menjadi isu sensitif mengingat prinsip politik luar negeri bebas aktif serta kepentingan ekonomi nasional terhadap stabilitas pasokan energi global.
Konteks Tambahan: Selat Hormuz merupakan choke point (titik sempit) strategis yang dilewati oleh sekitar seperlima dari total konsumsi minyak dunia setiap harinya. Keterlibatan Indonesia dalam misi internasional di wilayah ini biasanya memerlukan koordinasi ketat antara Kementerian Luar Negeri dan Panglima TNI, serta pertimbangan matang dari Presiden Prabowo Subianto terkait dampak geopolitiknya di Timur Tengah.
