Para pemimpin Asia Tenggara berencana menegaskan kembali komitmen terhadap hukum internasional, kedaulatan, dan kebebasan navigasi dalam sebuah rencana kontinjensi yang secara tersirat dapat dibaca sebagai kritik terhadap Amerika Serikat, Israel, dan Iran terkait perang di Timur Tengah yang berdampak pada kawasan mereka.
Hal itu tercantum dalam draf deklarasi yang diperoleh The Associated Press, yang dijadwalkan akan diadopsi dalam KTT tahunan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di provinsi Cebu, Filipina, pada Jumat (1/5).
Dokumen tersebut juga memuat rencana krisis untuk menghadapi dampak kekurangan energi dan berbagai gangguan ekonomi global akibat konflik tersebut.
Tuan rumah KTT tahun ini, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., menyatakan pertemuan dengan para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN serta perwakilan Myanmar akan berfokus pada ketahanan energi, pasokan pangan, serta perlindungan warga negara, termasuk lebih dari satu juta pekerja dan pelaut Asia Tenggara di Timur Tengah.
Marcos juga disebut telah menginstruksikan agar penyelenggaraan KTT tahun ini dikurangi dari kemeriahan tradisional sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global.
Kawasan Asia Tenggara yang berpenduduk sekitar 680 juta jiwa ini merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi cepat namun rentan, dengan sejumlah titik konflik seperti sengketa maritim dengan China, perang saudara di Myanmar, hingga ketegangan perbatasan Thailand-Kamboja.
Namun para pemimpin ASEAN menilai perang di Timur Tengah telah membawa dampak ekonomi global yang serius dan mengancam keselamatan warga negara mereka.
Sejumlah pekerja migran di Timur Tengah, termasuk dua warga Filipina, dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Ribuan lainnya telah dipulangkan atau dievakuasi oleh pemerintah masing-masing negara.
Bank Pembangunan Asia (ADB) sebelumnya telah memperingatkan bahwa gangguan berkepanjangan akibat perang dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan memicu inflasi di Asia-Pasifik, yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari Timur Tengah.
“Kami menekankan pentingnya menegakkan hukum internasional dan memastikan kerja sama regional tetap berlandaskan dialog, kepercayaan, dan penghormatan terhadap kedaulatan,” demikian bunyi draf pernyataan tersebut.
ASEAN juga menegaskan komitmen untuk menjaga pasar yang terbuka dan transparan, serta memastikan kebebasan navigasi dan kelancaran jalur laut internasional, termasuk arus barang vital seperti pangan dan energi sesuai hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.
Para pemimpin ASEAN juga menyatakan “tekad bersama” untuk memperkuat ketahanan kawasan.
Rencana darurat tersebut mencakup sejumlah langkah seperti percepatan perjanjian berbagi pasokan bahan bakar darurat, rencana jaringan listrik regional, diversifikasi sumber minyak mentah, promosi kendaraan listrik, serta kajian teknologi baru termasuk energi nuklir sipil.
ASEAN juga mempertimbangkan pembentukan protokol komunikasi dan koordinasi krisis untuk memastikan respons kawasan yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Selain Filipina, anggota ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Timor Leste telah diterima sebagai anggota penuh pada Oktober tahun lalu.
