Untuk tujuan War Powers Resolution, konflik antara Amerika Serikat dengan Iran yang dimulai pada Februari telah "berakhir", kata seorang pejabat senior pemerintahan Trump kepada media AS.
“Kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 minggu pada Selasa, 7 April yang sejak itu telah diperpanjang,” kata pejabat itu pada Kamis malam (30/4).
Tidak ada pertukaran tembakan antara Angkatan Bersenjata AS dan Iran sejak Selasa, 7 April.
Interpretasi ini memungkinkan Gedung Putih untuk menghindari keharusan meminta persetujuan kongres.
Pernyataan itu mendukung argumen yang dikemukakan Menteri Pertahanan Pete Hegseth saat bersaksi di Senat lebih awal pada Kamis, ketika ia mengatakan bahwa gencatan senjata dalam perang AS-Israel terhadap Iran secara efektif menghentikan sementara perang tersebut.
Berdasarkan rasional itu, pemerintahan belum memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang 1973 untuk meminta persetujuan formal dari Kongres atas tindakan militer yang berlangsung lebih dari 60 hari.
Meskipun gencatan senjata sejak itu diperpanjang, Iran tetap mempertahankan cengkeramannya di Selat Hormuz, dan Angkatan Laut AS mempertahankan blokade untuk mencegah kapal tanker minyak Iran keluar ke laut.
Berdasarkan War Powers Resolution, undang-undang yang berupaya membatasi kekuasaan militer seorang presiden, Presiden Donald Trump memiliki waktu hingga Jumat untuk meminta otorisasi kongres atau menghentikan pertempuran.
Undang-undang itu juga memungkinkan pemerintahan memperpanjang batas waktu tersebut selama 30 hari.
'Batas waktu bukan sekadar saran'
Partai Demokrat telah mendesak pemerintahan untuk mendapatkan persetujuan formal atas perang terhadap Iran, dan tenggang waktu 60 hari kemungkinan akan menjadi titik balik bagi sejumlah legislator Partai Republik yang mendukung tindakan sementara terhadap Teheran tetapi menuntut keterlibatan kongres untuk tindakan yang lebih lama.
“Batas waktu itu bukan sekadar saran; itu adalah suatu keharusan,” kata Senator Susan Collins, R-Maine, yang pada Kamis memilih mendukung sebuah langkah yang akan mengakhiri aksi militer di Iran karena Kongres belum memberikan persetujuannya.
Ia menambahkan bahwa “tindakan militer lebih lanjut terhadap Iran harus memiliki misi yang jelas, tujuan yang dapat dicapai, dan strategi yang terdefinisi untuk menyelesaikan konflik tersebut.”
Saat memberi kesaksian di hadapan Komite Dinas Bersenjata Senat pada Kamis, Hegseth mengatakan bahwa 'pemahaman' pemerintahan adalah bahwa hitungan 60 hari dihentikan sementara selama kedua negara berada dalam gencatan senjata.
Katherine Yon Ebright, penasihat di Program Kebebasan dan Keamanan Nasional Brennan Center dan seorang ahli mengenai kewenangan perang, mengatakan interpretasi itu akan menjadi 'perpanjangan signifikan dari permainan hukum sebelumnya' terkait undang-undang 1973.
“Untuk sangat, sangat jelas dan tidak ambigu, tidak ada dalam teks atau rancangan War Powers Resolution yang menyiratkan bahwa hitungan 60 hari dapat dihentikan atau diakhiri,” katanya.
Presiden-presiden lain pernah berargumen bahwa tindakan militer yang mereka ambil tidak cukup intens atau terlalu berselang-seling sehingga tidak memenuhi syarat menurut War Powers Resolution.
Namun perang Trump di Iran tentu tidak termasuk kasus seperti itu, kata Ebright, menambahkan bahwa para pembuat undang-undang perlu menolak argumen semacam itu dari pemerintahan.
