Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan pengurangan anggaran lebih lanjut terhadap program makan gratis andalan Presiden Prabowo Subianto, seiring tekanan fiskal dan persoalan tata kelola yang kian mengemuka, menurut laporan Reuters.
Mengutip dua sumber yang mengetahui rencana tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pemangkasan minimal 15% dari anggaran tahun ini yang sebesar 268 triliun rupiah, atau setidaknya 40 triliun rupiah. Bahkan, salah satu sumber menyebut potensi pengurangan bisa mencapai 50 triliun rupiah.
Selain pemotongan anggaran, jumlah penerima manfaat juga berpotensi dikurangi dari 62,5 juta menjadi sekitar 49 juta orang, meski evaluasi masih berlangsung. Langkah ini dilakukan melalui pengetatan kriteria sosial dan ekonomi penerima bantuan.
Kementerian Keuangan menyatakan masih menunggu rencana “penajaman anggaran” dari BGN sebelum pelaksanaan lebih lanjut. Sementara itu, kantor presiden belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.
Dokumen internal yang dilihat Reuters juga menunjukkan pemerintah akan menghentikan sementara penambahan lebih dari 13.000 dapur baru. Saat ini, dari sekitar 27.000 dapur yang dikontrak, hanya sekitar 21.000 yang dinilai benar-benar diperlukan.
“Program ini memerlukan desain ulang secara menyeluruh dengan sistem yang lebih terdesentralisasi,” kata salah satu sumber, seraya menyarankan model dapur berbasis sekolah seperti di Jepang atau China untuk menekan biaya.
Program yang diluncurkan pada 2025 ini sebelumnya ditargetkan menjangkau 83 juta penerima pada 2026, dengan alokasi awal 335 triliun rupiah. Namun, anggaran telah dipangkas menjadi 268 triliun rupiah pada Mei lalu, dan kini berpotensi berkurang lagi.
Peninjauan ulang ini juga terjadi setelah mantan kepala badan tersebut diberhentikan dan ditangkap terkait dugaan salah kelola dan korupsi. “Bukan hanya karena keterbatasan fiskal, tetapi juga karena kasus tersebut, banyak pengeluaran yang dinilai tidak perlu,” ujar sumber lain.
Meski demikian, pemerintah cenderung menghindari istilah “pemotongan anggaran” dan lebih memilih menyebutnya sebagai “efisiensi” atau “refocusing”. Analis menilai strategi bahasa ini bertujuan meredam dampak politik terhadap Presiden Prabowo.
“Secara fiskal, langkah ini rasional. Namun secara politik, dampaknya bisa berlapis,” kata Yanuar Nugroho dari think tank ISEAS -Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura.
