Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan kepada para anggota Kongres bahwa rencana Israel untuk menguasai 70 persen wilayah Gaza bukan merupakan bagian dari proposal pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang.
Rubio menghadapi pertanyaan tajam dari para anggota parlemen terkait krisis kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut.
"Kami memiliki rencana. Rencana itu tidak mencakup hal tersebut," kata Rubio saat didesak anggota DPR dari Partai Demokrat Rosa DeLauro mengenai arahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada militer Israel untuk "mengambil alih" 70 persen wilayah Gaza.
Saat kembali didesak, Rubio menegaskan, "Dia memang membuat pernyataan itu, tetapi itu bukan bagian dari rencana ini."
Rubio menolak tudingan bahwa pemerintah AS telah mengabaikan krisis yang terjadi.
Ia menyatakan pemerintahan Trump tengah mengupayakan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk Gaza, dengan syarat Hamas melakukan demiliterisasi.
"Tidak ada pihak yang akan menginvestasikan uang di Gaza sampai Hamas dilucuti dari kemampuan militernya," ujarnya.
Rubio bela rencana pemerintahan Trump
Meski gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, militer Israel telah menewaskan 932 warga Palestina melalui serangan dan pelanggaran yang hampir terjadi setiap hari.
Netanyahu baru-baru ini mengatakan Israel berniat memperluas invasinya di Gaza hingga mencakup 70 persen wilayah tersebut, setelah mengakui bahwa pasukannya saat ini telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza.
Dalam tahap pertama rencana Trump, pasukan Israel sebelumnya ditarik ke "Garis Kuning" (Yellow Line), yang membuat mereka menguasai 53 persen wilayah tersebut.
DeLauro juga mempertanyakan Rubio terkait apa yang ia sebut sebagai "aneksasi de facto" terhadap Tepi Barat yang diduduki Israel.
Rubio mengatakan Trump secara konsisten menentang perubahan status wilayah Gaza yang dilakukan secara sepihak.
"Presiden telah menyatakan dengan jelas dan berulang kali bahwa ia tidak mendukung perubahan-perubahan tersebut," kata Rubio, seraya menambahkan bahwa langkah semacam itu berpotensi mempersulit tercapainya kesepakatan di Gaza.
Agresi Israel di Tepi Barat yang diduduki meningkat sejak Oktober 2023, dengan para pejabat melaporkan 1.168 orang tewas dan hampir 23.000 orang ditangkap.
