Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Indonesia menunjukkan performa yang relatif kuat dibandingkan rata-rata global maupun kawasan Asia Pasifik. Pemerintah menilai kemajuan ini sebagai indikasi positif, meski sejumlah persoalan mendasar masih memerlukan perhatian serius.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menyebutkan bahwa realisasi target SDGs Indonesia telah melampaui capaian global.
“Sebenarnya target SDGs kita sudah cukup baik kalau dibandingkan dengan catatan global. Global itu capaiannya 18 persen dan Asia Pasifik juga 18 persen,” ujarnya dalam sebuah forum di Padang, Senin.
Secara nasional, progres SDGs Indonesia telah mencapai 62 persen. Dari keseluruhan indikator, sebanyak 13 menunjukkan tren perbaikan, sementara sekitar 24 persen lainnya masih berada dalam kategori merah. Perkembangan ini turut mendorong posisi Indonesia naik ke peringkat 77 dari total 167 negara, atau meningkat signifikan dibandingkan posisi pada 2019.
Sejumlah sektor menjadi penopang utama kemajuan tersebut, termasuk peningkatan akses listrik, penguatan layanan energi, perlindungan ekosistem laut, serta kemitraan lintas sektor yang dinilai semakin solid dalam mendukung implementasi SDGs.
Namun demikian, tantangan besar masih terlihat pada target pengentasan kemiskinan. Pungkas menekankan bahwa isu ini perlu mendapat prioritas, mengingat masih adanya persoalan mendasar seperti ketahanan pangan, prevalensi tengkes (stunting), hingga praktik perdagangan manusia.
Di tingkat regional, khususnya di Sumatera Barat dan wilayah Sumatera secara umum, sejumlah indikator sosial juga masih tertinggal. Masalah seperti kemiskinan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, keterbatasan akses pendidikan menengah dan tinggi, serta perlindungan terhadap perempuan menjadi fokus yang perlu segera ditangani.
Selain itu, dari sisi ekonomi, pemerintah masih menghadapi tantangan terkait dominasi tenaga kerja informal, tingkat pengangguran, kesenjangan antarwilayah, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
“Di pilar ekonomi, tenaga kerja informal, pengangguran, ketimpangan wilayah dan pembiayaan juga menjadi perhatian,” kata Pungkas.
Sementara itu, sektor lingkungan juga belum sepenuhnya lepas dari berbagai persoalan.
Akses terhadap air minum yang aman, kualitas hunian, pengelolaan sampah dan limbah berbahaya, emisi gas rumah kaca, serta risiko bencana alam masih menjadi isu krusial yang dihadapi para pemangku kepentingan.
