Pemerintah Indonesia meningkatkan pengamanan di sejumlah titik strategis di Jakarta dan kota-kota besar lainnya pada Kamis (27/8), seiring berlangsungnya gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan mahasiswa dan kelompok masyarakat.
Di ibu kota, aparat mengerahkan lebih dari 18.000 personel gabungan untuk menjaga ketertiban, terutama di sekitar kompleks parlemen dan kawasan vital lainnya. Kepala Polres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold EP Hutagalung, menyebut pengamanan dilakukan dengan pendekatan berlapis yang mulai diterapkan sejak pagi hari.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman dan tertib,” ujarnya. Ia menegaskan seluruh personel tidak dibekali senjata api maupun senjata tajam sebagai bagian dari pendekatan yang lebih humanis dan persuasif.
Langkah ini diambil setahun setelah demonstrasi besar berujung kerusuhan melanda berbagai wilayah, yang menewaskan sedikitnya 10 orang dan berujung pada ribuan penangkapan.
Pengamanan difokuskan pada enam zona utama, termasuk kawasan DPR/MPR, Semanggi, Palmerah, hingga Bundaran HI dan Dukuh Atas yang diperkirakan menjadi titik konsentrasi massa.
Rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan akibat penutupan jalan.
Isu MBG hingga ‘militerisasi’
Aksi tahun ini dipicu oleh berbagai isu, mulai dari kritik terhadap kebijakan belanja pemerintah hingga program makan gratis yang dinilai bermasalah, termasuk laporan keracunan massal dan persoalan tata kelola.
Sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di depan parlemen menuntut penghentian program tersebut serta menolak apa yang mereka sebut sebagai “militerisasi” dalam kehidupan sipil.
Di tengah aksi, aparat terlihat berjaga dengan kendaraan taktis di sejumlah ruas jalan utama. Beberapa laporan media lokal menyebutkan sempat terjadi ketegangan ketika sebagian demonstran mencoba mendekati area parlemen, termasuk aksi pembakaran ban dan perusakan pagar.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pengerahan aparat bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Menteri Koordinator Bidang Keamanan, Djamari Chaniago, sebelumnya menyatakan bahwa aparat justru bertugas mengawal jalannya aksi.
Aksi 27 Agustus ini juga disebut sebagai momentum refleksi atas demonstrasi besar tahun lalu, dengan harapan penyampaian tuntutan kali ini berlangsung damai tanpa kekerasan.
