Krisis pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Indonesia sepanjang musim kemarau memberikan dampak fatal bagi kesehatan masyarakat. Sebuah laporan terbaru dari lembaga riset independen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mencatat, paparan asap karhutla diperkirakan telah menyebabkan 3,560 kematian di seluruh wilayah Nusantara sepanjang bulan September saja.
Lembaga yang berbasis di Helsinki tersebut juga melaporkan bahwa pada periode yang sama, sekitar 57,8 juta warga Indonesia terpapar udara dengan kualitas tidak sehat hingga berbahaya.
"Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mendorong perkiraan angka kematian hingga mencapai 3.560 kasus pada September 2026, meningkat dua kali lipat dibandingkan estimasi pada bulan Agustus," demikian pernyataan resmi CREA, seperti dikutip dari AFP.
Penelitian CREA berfokus pada estimasi kematian akibat paparan jangka pendek partikel halus PM2.5. Partikulat mikroskopis ini berukuran cukup kecil untuk menembus paru-paru hingga aliran darah, yang menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berisiko tinggi memicu penyakit serius hingga kematian dini. Kasus kematian tertinggi tercatat melanda wilayah Kalimantan, Jawa, Sumatra, serta kawasan timur Indonesia.
Selain faktor karhutla, CREA turut memperhitungkan polusi non-kebakaran yang berasal dari pembangkit listrik, industri, dan emisi kendaraan. Sektor-sektor tersebut menyumbang 1,750 kematian tambahan pada September, sehingga total korban jiwa akibat pencemaran udara di Indonesia mencapai 5.310 orang. Secara nasional, tingkat paparan PM2.5 melampaui ambang batas tahunan WHO sebesar tujuh kali lipat, bahkan melonjak hingga 24 kali lipat di Kalimantan.
Dampak kesehatan ini turut memicu kemunculan lebih dari 330.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di berbagai daerah.
Sorotan Kekeringan dan Penegakan Hukum
Bencana karhutla tahun ini diperparah oleh fenomena iklim El Nino yang memicu kekeringan panjang. Data pemantau deforestasi Nusantara Atlas mencatat lebih dari 1,9 juta hektar lahan telah hangus terbakar sejak awal tahun hingga September. Asap pekat hasil pembakaran lahan juga membumbung hingga ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timor Leste.
Pakar lingkungan menilai metode pembukaan lahan dengan cara dibakar (slash-and-burn) oleh oknum perusahaan konsesi sawit, kayu, maupun pertambangan masih menjadi akar permasalahan utama.
Menanggapi krisis tersebut, CEO lembaga konsultan Landscape Indonesia, Agus Sari, menyoroti lemahnya kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi bencana yang menurutnya sudah bisa diprediksi. Ia menunjuk pemotongan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai salah satu kendala utama.
"Indonesia seharusnya mampu bersiap menghadapi apa yang bakal terjadi. Fakta bahwa kita sama sekali tidak siap murni karena kurangnya kemauan (lack of will)," tegas Agus.
CREA merekomendasikan agar pemerintah segera mengalihkan fokus dari sekadar pemadaman menuju pemulihan dan restorasi lahan gambut yang kering akibat drainase masif. Langkah ini harus diimbangi dengan penegakan hukum tegas terhadap pembukaan lahan secara ilegal serta pertanggungjawaban hukum bagi pemegang konsesi.
Sementara itu, pihak pemerintah mempertahankan langkah penanganan yang telah dilakukan. Dalam keterangan resminya pada Rabu, pemerintah menyatakan telah mengerahkan lebih dari 72.000 personel untuk operasi pemadaman dan penyemaian awan (teknologi modifikasi cuaca), mengoperasikan lebih dari 2.100 tenaga medis di wilayah terdampak, serta membagikan 5,3 juta masker kepada masyarakat.
