Badan Gizi Nasional (BGN) mengindikasikan adanya kemungkinan efisiensi lanjutan pada anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2026. Hal ini mengemuka setelah pagu anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengalami penurunan dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp39 triliun saat ini masih bersifat sementara. Pemerintah masih terus melakukan evaluasi menyeluruh terkait penajaman kriteria penerima manfaat serta pembenahan skema tata kelola di lapangan.
"Untuk sementara 2026 ini kan kita juga sudah ada efisiensi anggaran, dari Rp268 triliun itu menjadi Rp229 triliun, sementara. Tapi kan kita sebelum dilakukan penyelesaian ulang, dari tadi refocusing penerima manfaat, dan juga perubahan tata kelola," ujar Lili dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (21/7).
Pihak BGN menegaskan bahwa pemangkasan dana bukanlah target utama, melainkan dampak alamiah dari pembenahan tata kelola penyaluran agar bantuan nutrisi tersebut lebih tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa salah satu fokus perbaikan saat ini adalah menyelaraskan cakupan layanan di tingkat sekolah. Evaluasi internal menemukan sejumlah praktik tumpang tindih penyaluran oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kami temukan ada satu sekolah, ternyata dilayani oleh dua SPPG. Kelas 1 sampai kelas 3 dilayani SPPG A, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 dilayani SPPG B. Begitu disandingkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), kok kita merasa ada yang aneh," jelas Agustina, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia.
Selain penataan ulang distribusi di lapangan, BGN tengah melakukan penyisiran ketat terhadap data 62,7 juta calon penerima manfaat program MBG. Langkah penajaman ini dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang memberikan tenggat waktu satu bulan kepada BGN untuk mematangkan tata kelola program.
Melalui integrasi data Dapodik dan efisiensi rantai distribusi tersebut, BGN optimistis kebutuhan riil anggaran dapat terkalkulasi secara akurat tanpa mengurangi kualitas pemenuhan gizi bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
