Ribuan demonstran dari berbagai organisasi berkumpul di depan gedung DPR di Jakarta, Kamis (27/8), mendesak parlemen segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan memperberat hukuman bagi pelaku korupsi.
RUU tersebut menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi. Aturan yang telah berada di parlemen sejak 2008 itu diharapkan memberikan dasar hukum bagi negara untuk menyita aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.
Ketegangan meningkat pada malam hari ketika demonstran melemparkan berbagai benda ke arah polisi. Aparat kemudian menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa. AFP melaporkan sebuah pos polisi dan sepeda motor dibakar, sementara beberapa orang dievakuasi menggunakan tandu.
Pada Jumat (28/8), dampak kerusuhan masih terasa di Jakarta. Sejumlah rute kereta komuter dihentikan atau dialihkan, sementara layanan bus di sekitar gedung parlemen terdampak penutupan jalan. Beberapa ruas jalan tol di dekat parlemen juga ditutup.
Tuntutan antikorupsi
Polisi Jakarta mengatakan 65 orang telah ditangkap menjelang aksi karena diduga berupaya memicu kerusuhan. Dari mereka, polisi menyita senjata tajam, dua senjata airsoft, alat komunikasi, serta bahan untuk membuat bom molotov.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan barang-barang berbahaya dilarang dibawa dalam demonstrasi. Langkah pengamanan dilakukan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tetap memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan aspirasi.
Demonstran juga menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto yang menghadapi tuduhan korupsi dan sejumlah kasus keracunan makanan.
Aksi tersebut berlangsung setahun setelah demonstrasi nasional pada Agustus-September 2025 berkembang menjadi kerusuhan yang menewaskan sekitar 12 orang dan menyebabkan ribuan orang ditangkap.
Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dalam Corruption Perceptions Index 2025 Transparency International. Isu korupsi kembali menjadi sorotan publik di tengah tekanan biaya hidup dan meningkatnya ketimpangan ekonomi.
