Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah agresif untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional. Pemerintah secara resmi mengumumkan peta jalan percepatan hilirisasi komoditas tebu menjadi bioetanol, dengan target membangun minimal 30 hingga 50 pabrik bioetanol baru di berbagai wilayah Indonesia guna mengejar ketertinggalan transisi energi dari negara lain.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyoroti mandeknya sektor perkebunan tebu nasional yang tercatat sudah tidak mengalami peremajaan selama 12 tahun terakhir.
Kondisi ini membuat kapasitas produksi dalam negeri belum mampu menopang kebutuhan energi alternatif secara mandiri. Oleh karena itu, Kepala Negara menginstruksikan agar program peremajaan perkebunan tebu rakyat dapat diselesaikan secara masif dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Langkah ini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan sinergi lintas sektor, termasuk pendampingan pengamanan lahan oleh TNI Angkatan Udara pada 236.048 hektare lahan tebu potensial. Lahan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan produksi hingga 18,38 juta ton tebu atau setara dengan 1,36 juta ton gula, yang sebagian tetes tebunya (molasses) akan dialokasikan sebagai bahan baku utama bioetanol.
Percepatan infrastruktur ini merupakan bagian dari persiapan Indonesia menuju penerapan wajib (mandatori) pencampuran bahan bakar bensin dengan bahan bakar nabati. Setelah mematangkan implementasi E5 (campuran etanol 5%) bersama Pertamina pada Juli 2026 ini, pemerintah menargetkan transisi ke E10 pada tahun 2027, dan menargetkan implementasi penuh bensin E20 pada Januari 2028 hingga 2029 mendatang.
Selain memanfaatkan tebu, pemerintah ke depannya juga menyiapkan opsi diversifikasi pangan dan energi dengan melirik komoditas lokal lain seperti aren, singkong, jagung, dan sorgum sebagai bahan baku alternatif bioetanol. Lewat strategi hilirisasi yang terintegrasi ini, Indonesia diharapkan mampu menekan angka impor bahan bakar minyak (BBM), menghemat devisa negara, sekaligus menekan emisi karbon di sektor transportasi.
