Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa tindakan Israel yang menargetkan personel UNIFIL di Lebanon melanggar hukum internasional. Ia menyebut aksi tersebut sudah di luar batas mandat perdamaian dunia.
"Israel telah menjadi parasit bagi kita semua. Mereka merusak tatanan geopolitik, ekonomi, bahkan perdamaian dunia. Kami mendesak semua negara bersatu menekan Israel guna mencegah pecahnya perang dunia ketiga," ujar Syahrul dalam keterangannya, Minggu (19/04).
Selain serangan di Lebanon, BKSAP mengutuk berlanjutnya agresi di Gaza serta kebijakan diskriminatif Israel mengenai hukuman mati bagi warga Palestina.
Wakil Ketua BKSAP Muhammad Husein Fadlulloh menekankan pentingnya keterlibatan legislatif dalam program PBB. Menurutnya, koordinasi yang hanya berfokus pada tingkat eksekutif tidak akan mencapai potensi maksimal tanpa mandat rakyat melalui parlemen.
Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya mendorong transformasi model koordinasi PBB agar lebih inklusif. Ia mencontohkan integrasi regulasi darurat dalam manajemen bencana dan mobilisasi bantuan kemanusiaan yang lebih cepat jika melibatkan badan legislatif secara aktif.
Indonesia juga kembali menyuarakan urgensi gencatan senjata permanen di Gaza. Delegasi BKSAP menyatakan tidak akan berhenti menekan PBB agar bertindak lebih tegas dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Palestina dan menjaga stabilitas kawasan.
Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-152 yang berlangsung pada 15-19 April 2026 ini diikuti oleh berbagai negara dengan fokus pada agenda perdamaian global serta perlindungan hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
