POLITIK
2 menit membaca
Indonesia tegaskan politik bebas-aktif lewat kunjungan ke Rusia, Prancis, dan AS
Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa kebijakan bebas-aktif memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat pada blok tertentu.
Indonesia tegaskan politik bebas-aktif lewat kunjungan ke Rusia, Prancis, dan AS
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Federasi Rusia, pada Minggu malam, 12 April 2026. / BPMI Setpres RI
14 jam yang lalu

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa rangkaian kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan Prancis, yang berlangsung bersamaan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ke Amerika Serikat, menegaskan implementasi nyata politik luar negeri bebas-aktif.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan pendekatan ini menunjukkan kemampuan Indonesia menjaga komunikasi dengan berbagai mitra strategis secara bersamaan di tengah dinamika geopolitik global.

Dalam kunjungannya pada Senin (13/4), Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua negara sepakat memperluas kerja sama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, energi, antariksa, pertanian, industri, dan farmasi.

Kerja sama bilateral

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut terlihat melalui pembicaraan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev, yang membahas potensi pembelian minyak mentah dan LPG dari Rusia.

Sementara itu, di Washington, Sjafrie bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan hubungan pertahanan menuju kerangka Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).

Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik, yang dinilai strategis bagi kepentingan global.

Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa kebijakan bebas-aktif memungkinkan Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat pada blok tertentu, sekaligus mendorong kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai sektor.

Pendekatan ini, menurut pemerintah, menjadi landasan utama diplomasi Indonesia dalam menghadapi lanskap geopolitik yang terus berubah, sekaligus menegaskan kemandirian Jakarta dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya.

TerkaitTRT Indonesia - Indonesia-AS teken kesepakatan utama terkait pertahanan, berfokus pada tiga pilar


SUMBER:TRT Indonesia
Jelajahi
Elang atau merpati: Siapa saja negosiator kunci dalam pembicaraan Iran-AS di Islamabad?
Akankah gencatan senjata AS-Iran menjadi perdamaian yang jangka panjang?
'Utang 400 tahun': Langkah Ghana di PBB dan warisan kelam perdagangan budak Atlantik
Pemimpin junta Myanmar dinominasi jadi wakil presiden, bergerak menuju kekuasaan sipil
Bagaimana obsesi Netanyahu dengan kelangsungan politik memperburuk retakan internal Israel
Trump jeda di Iran: Jendela diplomasi atau hitung mundur eskalasi?
Ambang perang nuklir: Bisakah perang AS dan Israel terhadap Iran berubah menjadi perang atom?
Indonesia tidak akan menerima pangkalan militer asing, Prabowo soroti aliansi non-blok
Perang Iran dan keraguan yang semakin besar tentang perlindungan AS
Presiden Prabowo tegaskan kembali sikap netral di tengah eskalasi konflik Timur Tengah
Perang Amerika atau Israel? Perdebatan yang mengguncang Washington terkait Iran
Israel membunuh Khamenei: Apakah larangan global untuk pembunuhan pemimpin negara telah hancur?
Mengapa pujian selektif Netanyahu terhadap tentara 'India' mendistorsi sejarah
70 tahun hubungan diplomatik, Indonesia–Mongolia perkuat kemitraan
Uang darah: Bayang-bayang Israel di balik mesin pembunuh El Mencho?
Perang Rusia-Ukraina masuk tahun kelima, ini alasan angka korban tewas masih simpang siur
Mengapa Afrika ingin perbudakan dan kolonialisme diakui sebagai genosida
AS mengadakan pembicaraan nuklir tingkat tinggi dengan Rusia dan China di Jenewa
Mantan Presiden Korsel ajukan banding vonis hukuman seumur hidup atas dekrit darurat militer
Kim Jong-un kembali terpilih sebagai sekretaris jenderal partai berkuasa Korea Utara