Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempercepat upaya rehabilitasi lahan kritis yang kini mencapai sekitar 12,3 juta hektare, seiring meningkatnya risiko kekeringan dan degradasi lingkungan akibat perubahan iklim. Kemenhut menilai pemulihan area tersebut menjadi langkah mendesak untuk menjaga keseimbangan ekosistem nasional.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyebutkan bahwa luas lahan kritis tersebut terbagi antara 6,6 juta hektare di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare di luar kawasan hutan.
“Sejak 2024 terdapat sekitar 12,3 juta hektare lahan kritis yang harus segera ditangani,” ujarnya dalam peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan di Jakarta.
Besarnya skala kerusakan dinilai menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat koordinasi. Fokus penanganan diarahkan pada pengelolaan daerah aliran sungai, menjaga tutupan hutan, serta mendorong praktik pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Di saat yang sama, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi El Nino 2026 yang diperkirakan lebih intens dan berlangsung lebih lama. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, kebakaran hutan dan lahan telah menghanguskan sekitar 81.000 hektare—angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir.
“Ini membuktikan bahwa kita harus mewaspadai El Nino pada tahun ini,” kata Rohmat.
Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kekhawatiran tersebut. Peluang El Nino berkategori kuat tercatat mencapai 62 persen dan moderat 98 persen mulai pertengahan tahun. Dampaknya, lebih dari separuh wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal.
Musim kemarau tahun ini juga diproyeksikan lebih panjang di hampir setengah wilayah Indonesia, dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus. Pada Juli, kemarau mulai meluas ke berbagai wilayah, termasuk sebagian Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku Utara.
Selain langkah jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi siklus kemarau empat tahunan yang diperkirakan terjadi pada 2027. Upaya tersebut mencakup percepatan penanaman pohon, rehabilitasi kawasan hulu sungai dan sumber air, serta penerapan metode pengelolaan lahan tanpa pembakaran.
