Aparat Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat pada Rabu (3/6), dalam langkah yang menambah tekanan terhadap lembaga pelaksana program makan gratis yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto.
Penggeledahan dilakukan oleh penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Meski demikian, otoritas belum mengungkapkan secara rinci perkara yang tengah diselidiki.
“Benar,” kata Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mochamad Jeffry, seraya menambahkan bahwa informasi resmi akan disampaikan kemudian.
Sejak pagi, area kantor BGN di kawasan Kebon Sirih dijaga ketat oleh aparat keamanan, termasuk unsur TNI dan kepolisian. Akses ke gedung dibatasi, dengan hanya karyawan yang diizinkan masuk, sementara sebagian pegawai lainnya tampak menunggu di luar tanpa kejelasan situasi. Hingga siang hari, belum ada pernyataan resmi dari pihak BGN terkait penggeledahan tersebut.
Menurut sejumlah sumber, penggeledahan telah dimulai sejak dini hari sekitar pukul 02.00 WIB dan difokuskan pada lantai yang ditempati jajaran pimpinan lembaga. Aktivitas kantor sempat lumpuh, dengan gedung dilaporkan dalam kondisi terkunci hingga menjelang siang.
Pergantian kepala BGN
Perkembangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Selasa (2/6) malam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pergantian tersebut merupakan hasil evaluasi kinerja lembaga, terutama terkait tata kelola dan standar kualitas makanan.
“Ada persoalan terkait disiplin dalam menjalankan tata kelola, termasuk dalam menjaga standar kualitas makanan,” ujar Prasetyo.
Posisi Dadan kini digantikan oleh wakilnya, Nanik Sudaryati Deyang, yang memiliki latar belakang sebagai jurnalis dan sebelumnya terlibat dalam tim kampanye Prabowo pada pemilu 2024.
BGN merupakan ujung tombak program makan gratis nasional yang diluncurkan pada awal 2025. Program ini menjadi janji utama Prabowo saat kampanye dan ditujukan untuk menjangkau sekitar 83 juta anak-anak serta ibu hamil di seluruh Indonesia, dengan anggaran setidaknya mencapai Rp267 triliun.
Namun sejak peluncurannya, program tersebut menghadapi sorotan tajam.
Selain kekhawatiran investor terhadap besarnya belanja negara, laporan organisasi masyarakat sipil juga mencatat sejumlah kasus keracunan makanan yang telah berdampak pada sedikitnya 33.000 anak hingga April lalu.
