Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah skenario kebijakan adaptif untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah gejolak harga minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga bahan bakar global sebagai langkah antisipasi terhadap dampaknya pada fiskal negara dan daya beli masyarakat.
Menurut Airlangga, harga minyak mentah internasional saat ini bergerak dalam kisaran $90 hingga $120 per barel, mencerminkan tingginya ketidakpastian pasar akibat berbagai faktor eksternal.
Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, untuk mengakselerasi program prioritas ekonomi, stimulus, dan paket kebijakan Pemerintah.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi guna menjaga kestabilan harga dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Salah satu langkah yang akan dijalankan adalah implementasi program biodiesel B50 mulai Juli mendatang, bersamaan dengan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.
Airlangga menyebut penerapan B50 dan perluasan energi terbarukan berpotensi menekan impor solar hingga sekitar Rp48 triliun. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah pemangkasan bea masuk impor gas petroleum cair (liquefied petroleum gas/LPG) dari lima persen menjadi nol persen.
Pemerintah memandang diversifikasi energi menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan energi jangka panjang sekaligus mengurangi dampak gejolak harga energi global. Selain sektor produksi, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian kebijakan perdagangan untuk memastikan ketersediaan energi di pasar domestik tetap terjaga.
