Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, saat ini terdapat 934 WNI di Lebanon yang terdiri dari 178 warga sipil dan 756 personel TNI dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL). Keamanan mereka kini menjadi fokus utama seiring meningkatnya intensitas serangan di kawasan tersebut.
"Keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama di tengah situasi konflik bersenjata yang berpotensi meningkat sewaktu-waktu," tegas Yudha di Jakarta, Senin (20/04).
Yudha menekankan pentingnya pemerintah memiliki rencana kontingensi yang matang, termasuk prosedur evakuasi darurat. Meski mengapresiasi langkah cepat Kemlu dan KBRI Beirut, ia mengingatkan bahwa dinamika di lapangan sangat fluktuatif dan sulit diprediksi.
Menurutnya, krisis di Lebanon tidak hanya mengancam nyawa warga sipil, tetapi juga menguji ketangguhan peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia.
Selain langkah perlindungan, Indonesia didorong untuk terus aktif di forum multilateral seperti PBB guna menyuarakan deeskalasi konflik. Jakarta diharapkan mampu menekan pihak bertikai agar kembali ke jalur diplomasi demi mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas.
Komisi I DPR RI menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan negara hadir untuk melindungi kepentingan serta keselamatan setiap warga negaranya di wilayah konflik.
