Pada 19 April, Presiden Argentina Javier Milei tiba di Israel untuk kunjungan ketiganya dalam dua tahun terakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambutnya dengan pelukan dan menyebut bahwa nama Milei terdengar mirip dengan kata “chaver” dalam bahasa Ibrani yang berarti “teman”.
Di Yerusalem, Milei menangis di Tembok Ratapan dan mengumumkan rencana pemindahan kedutaan Argentina ke kota tersebut, meski hampir seluruh komunitas internasional masih menganggap Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan Palestina.
Tujuan utama kunjungan itu adalah pengumuman penandatanganan “Kesepakatan Ishak”, yakni paket kerja sama antara Argentina dan Israel di bidang keamanan, kecerdasan buatan, dan ekonomi.
“Kesepakatan Ishak” merujuk pada “Kesepakatan Abraham” tahun 2020, yang menormalisasi hubungan Israel dengan sejumlah negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan.
Netanyahu bergurau, “Kita dulu punya Abraham, sekarang Ishak. Lalu apa, Kesepakatan Yakub?”
Dalam pernyataan kantor perdana menteri, disebutkan bahwa perjanjian dengan Buenos Aires mencakup sembilan pasal yang bertujuan “mencegah dan memberantas aktivitas terorisme, memerangi ekstremisme, serta ideologi yang mendukungnya.”
Dalam konteks ini, Argentina juga diketahui telah menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris menjelang kunjungan Milei ke Israel.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah kerja sama di tingkat badan intelijen. Hal ini dinilai membuka akses lebih luas bagi intelijen Israel di Argentina, menjadikan negara itu sebagai salah satu basis utama operasi Mossad di kawasan.
Mengapa Israel melirik Amerika Selatan?
Netanyahu dalam pertemuan dengan Milei menyebut melihat “harapan besar” di kawasan Amerika Latin.
“Kita sedang menyaksikan awal perubahan: jelas ada transformasi besar di Argentina, dan ini bisa menjadi peta serta kompas bagi negara lain, tidak hanya dalam reformasi internal tetapi juga kebijakan luar negeri,” ujarnya.
Menurut Jerusalem Post (JP), tujuan utama “Kesepakatan Ishak” tidak berhenti di Argentina, melainkan untuk membentuk aliansi strategis dengan seluruh Amerika Selatan. Setelah Argentina, lima negara disebut masuk tahap berikutnya: Ekuador, Kosta Rika, Panama, Uruguay, dan Paraguay.
Meski demikian, secara umum dukungan terhadap Israel di negara-negara Barat terus menurun. Survei YouGov menunjukkan tingkat dukungan berada di titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, sementara di Amerika Serikat, data Pew Research mencatat 60% warga memiliki pandangan negatif terhadap Israel—naik signifikan dibanding 2022.
Karena itu, Israel mulai mengalihkan fokus ke Amerika Selatan. Mitra baru ini dinilai memberi tiga keuntungan sekaligus: dukungan suara di organisasi internasional termasuk PBB, pasar untuk industri pertahanan, dan dukungan politik di tengah melemahnya hubungan dengan negara-negara tradisional.
Sejak Oktober 2023 dan pecahnya perang di Gaza, banyak pemerintahan kiri-tengah di kawasan tersebut membekukan hubungan dengan Israel. Bolivia menjadi negara pertama di Amerika Selatan yang memutus hubungan diplomatik, disusul langkah Chili yang menarik atase militernya dan menghentikan kerja sama senjata. Kolombia juga menghentikan impor senjata dari Israel, sementara Brasil, Meksiko, dan Venezuela melontarkan kritik terbuka.
Namun pada 2025, situasi berubah cepat. Di Bolivia, Presiden konservatif Rodrigo Paz terpilih pada Oktober dan berjanji memulihkan hubungan dengan Israel. Pada Desember, kedua negara kembali membuka kedutaan besar.
Di Chili, pemilu Desember dimenangkan politisi sayap kanan José Antonio Kast. Meski Chili memiliki diaspora Palestina terbesar di luar Timur Tengah, Kast mengambil posisi pro-Israel dan kerap mengkritik mantan Presiden Gabriel Boric atas sikapnya terhadap Israel dan konflik di Gaza.
Sentimen pro-Israel secara tradisional juga kuat di Ekuador, Paraguay, Uruguay, Guatemala, dan Republik Dominika. Argentina dan Paraguay bahkan dikenal sebagai sekutu paling konsisten Israel di PBB, dengan sikap menolak seluruh resolusi pengakuan negara Palestina.
Di seluruh kawasan, hanya empat negara yang secara terbuka mengkritik kebijakan Israel terhadap Palestina: Belize, Brasil, Kuba, dan Kolombia. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Kolombia Gustavo Petro bahkan menyebut tindakan Israel di Gaza sebagai “genosida.”
Israel dan rezim otoriter Amerika Latin
Israel sejak lama menjadikan Amerika Latin sebagai pasar utama senjata dan teknologi militer. Pada 1990-an, Israel menjadi pemasok utama Kolombia, termasuk pesawat tempur Kfir, peralatan intelijen, dan senjata ringan. Bolivia juga pernah melibatkan penasihat Israel untuk unit antiteror di bawah pemerintahan pro-Amerika.
Aktivis Israel Israel Shahak menyebut Israel pernah memberikan dukungan teknis dan militer kepada berbagai rezim diktator di kawasan tersebut. Ia menyoroti dukungan Israel terhadap junta militer Guatemala pada 1980-an selama perang saudara berdarah.
Dukungan tersebut, menurut Shahak, berkontribusi pada operasi militer brutal seperti pembakaran desa, pengeboman, hingga pembunuhan oleh pasukan kematian yang menewaskan sekitar 200 ribu orang.
Perang saudara Guatemala kemudian diakui sebagai genosida, sehingga sebagian laporan menyebut Israel secara tidak langsung terlibat dalam kebijakan yang berujung pada tindakan genosida di Amerika Latin.
Pada 1980-an, Israel juga mendukung junta El Salvador, yang membeli lebih dari 83 persen persenjataannya dari Israel. Rezim tersebut bertanggung jawab atas berbagai kekerasan, termasuk pembantaian El Mozote yang menewaskan lebih dari 700 orang.
Hubungan serupa juga terjadi dengan Kosta Rika dan sejumlah rezim otoriter lain di kawasan pada abad ke-20. Argentina sendiri disebut telah bekerja sama dengan industri militer Israel sejak 1970-an, tanpa terpengaruh perubahan rezim politik di dalam negeri.
Saat ini, Israel disebut memperluas strategi geopolitiknya di kawasan tersebut. Menurut Times of Israel, “Kesepakatan Ishak” mencakup koordinasi untuk menghadapi pengaruh Iran di belahan barat dunia, sekaligus memperkuat kerja sama militer dan intelijen dengan pemerintah konservatif.
Namun, strategi ini tidak lepas dari risiko. Meskipun elite politik mulai condong ke Israel, opini publik di banyak negara Amerika Latin masih menunjukkan penolakan kuat terhadap kebijakan Israel, terutama terkait Gaza dan Palestina.
Data Pew Research menunjukkan lebih dari 60 persen warga di Brasil, Chili, Peru, dan negara lain memiliki pandangan negatif terhadap pemerintah Israel.
Kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan opini publik ini menjadi titik lemah utama strategi Israel di kawasan. Dukungan elite politik bisa berubah cepat, sementara sentimen masyarakat cenderung lebih stabil.
Dengan demikian, aliansi baru ini dinilai masih rapuh dan sangat bergantung pada hasil pemilu berikutnya di masing-masing negara.
