Pemerintah Indonesia mengandalkan kekuatan fiskal untuk meredam dampak kenaikan harga energi global yang dipicu ketegangan geopolitik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun 2026, meskipun pasar minyak dunia masih bergejolak.
“Kita bisa menjaga harga BBM ini sampai Desember 2026,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4/2026). Ia menegaskan kebijakan tersebut bertujuan melindungi daya beli masyarakat sekaligus menahan tekanan inflasi.
Cadangan fiskal jadi penopang
Pemerintah menilai skema subsidi energi masih berkelanjutan selama harga minyak dunia rata-rata berada di bawah 97 dolar AS per barel, berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini memiliki cadangan kas sebesar Rp420 triliun atau sekitar 24,6 miliar dolar AS. Dana tersebut berasal dari surplus anggaran yang dapat digunakan sebagai bantalan menghadapi tekanan eksternal.
“Masyarakat tidak perlu khawatir, kapasitas fiskal kita masih cukup kuat,” kata Purbaya.
Selain itu, pemerintah tetap menjaga defisit anggaran di kisaran 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), mencerminkan upaya menjaga disiplin fiskal di tengah peningkatan belanja untuk subsidi energi dan dukungan pertumbuhan ekonomi.
Strategi ini menunjukkan pendekatan Indonesia dalam menghadapi gejolak global, yakni dengan menggunakan instrumen fiskal untuk menyerap dampak eksternal. Berbeda dengan sejumlah negara lain yang memilih meneruskan kenaikan harga energi ke konsumen, Indonesia berupaya menahan beban tersebut agar tidak langsung dirasakan masyarakat.
