Indonesia masih membuka peluang ekspor listrik lintas negara, termasuk pasokan energi hijau ke Singapura. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kerja sama tersebut harus memenuhi ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah serta tidak mengesampingkan kebutuhan energi domestik.
Bahlil mengatakan pemerintah telah melakukan perhitungan terkait harga dasar ekspor listrik. Menurutnya, transaksi hanya dapat dilanjutkan apabila nilai jual yang ditawarkan memberikan keuntungan bagi Indonesia.
"Selama harganya cocok, ikuti harga kita, memungkinkan. Tetapi kalau harganya tidak cocok, kami akan memprioritaskan untuk kebutuhan di dalam negeri. Kita harus memenuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan kita di domestik," ujar Bahlil dikutip oleh Antara.
Ia juga mengingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) agar tidak terpengaruh lobi pihak asing yang menginginkan penurunan harga listrik. Menurut Bahlil, penentuan harga harus mengacu pada perhitungan dan proposal yang telah disusun Kementerian ESDM.
Pemerintah juga harus memastikan setiap kesepakatan perdagangan energi memberikan manfaat bagi kedua negara tanpa mengurangi kedaulatan Indonesia atas sumber daya nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Danantara untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura dalam pertemuan bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Negara, Jakarta, pada 6 Juli 2026.
Prabowo saat itu menyebut kerja sama ekonomi sebagai salah satu pilar penting hubungan bilateral kedua negara, termasuk melalui perdagangan dan konektivitas di berbagai sektor.
Meski demikian, pada Senin (2/11), Bahlil kembali menyampaikan bahwa Indonesia belum berencana merealisasikan ekspor listrik dalam waktu dekat karena kebutuhan pasokan di dalam negeri masih harus dipenuhi terlebih dahulu.
Pembahasan ekspor listrik hijau ke Singapura menjadi bagian dari kerja sama transisi energi regional yang berkembang sejak pertengahan 2026. Namun, pelaksanaannya masih bergantung pada kesepakatan harga yang saling menguntungkan serta jaminan ketersediaan listrik bagi konsumen domestik.
