Gelombang serangan terhadap aktivis dan pengkritik pemerintah di Indonesia memicu kekhawatiran baru soal ruang demokrasi dan keselamatan pembela hak asasi manusia di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Sorotan terbaru tertuju pada kasus Muhammad Rosidi, seorang aktivis lingkungan berusia 42 tahun yang menjadi korban penyiraman asam oleh dua pria bermotor saat mengemudi di Pulau Sumatera pada Februari lalu.
Rosidi mengatakan cairan korosif itu mengenai tangan, kaki, dan area sensitif tubuhnya, menyebabkan luka bakar serius. “Saya langsung tahu itu asam. Rasanya seperti disiram air mendidih,” kata Rosidi kepada AFP.
Hingga beberapa pekan setelah kejadian, belum ada pelaku yang ditangkap. Rosidi meyakini serangan itu berkaitan dengan aktivitasnya mengkritik praktik penambangan timah ilegal dan penyelundupan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Kasus lain menimpa Andrie Yunus, aktivis berusia 27 tahun dari organisasi hak asasi manusia KontraS. Ia terancam kehilangan penglihatan pada salah satu mata setelah disiram asam oleh dua orang yang mengendarai skuter saat ia mengendarai sepeda motor di Jakarta bulan lalu.
Andrie dikenal vokal mengkritik meluasnya peran militer dalam pemerintahan dan diserang tak lama setelah merekam podcast yang membahas isu tersebut. Serangan terhadap Andrie memicu kecaman internasional dan desakan agar dilakukan investigasi independen, di tengah tingkat penghukuman untuk kejahatan serupa dinilai masih rendah.
Transparansi keadilan
Sejauh ini, empat anggota intelijen militer telah ditahan dan pimpinan lembaga terkait mengundurkan diri, meski dugaan keterlibatannya belum diungkap secara terbuka.Aktivis menilai keputusan membawa empat personel militer itu ke pengadilan militer tanpa pengawasan publik dapat menghambat transparansi dan pencarian keadilan.
Laporan terbaru Amnesty International menyebut hampir 300 pembela hak asasi manusia di Indonesia mengalami intimidasi atau kekerasan sepanjang 2025.
Juru bicara Amnesty Indonesia, Haeril Halim, mengatakan kepada AFP meningkatnya serangan terhadap aktivis tidak bisa dilepaskan dari iklim politik yang dinilai semakin tidak ramah terhadap kritik.
Pada gelombang demonstrasi anti-pemerintah Agustus tahun lalu, Amnesty mencatat lebih dari 4.000 orang ditangkap, ratusan di antaranya dilaporkan mengalami kekerasan oleh aparat, sementara 10 warga sipil tewas.
