Ratusan personel pengamanan dari unsur kepolisian dan TNI dikerahkan di sejumlah titik strategis ibu kota pada Rabu (28/10). Langkah pengetatan keamanan ini dilakukan guna mengantisipasi gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa yang mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Berdasarkan pantauan di lapangan, kendaraan taktis (rantis) baja dan penjagaan ketat aparat tampak disiagakan sejak Rabu pagi di beberapa ruas jalan protokol kawasan Jakarta Pusat.
Aliansi mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) mengonfirmasi akan menggelar aksi di beberapa titik vital Jakarta. Mengusung tagar #IndonesiaSadar di media sosial, para mahasiswa membawa sejumlah tuntutan mendesak kepada pemerintah pusat.
Dalam tuntutannya, massa mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional atas krisis karhutla dan kabut asap yang masih mengepung wilayah Sumatra serta Kalimantan. Selain itu, mereka meminta pemerintah mengevaluasi serta menghentikan pengeluaran anggaran untuk program-program populis, termasuk program makan siang gratis.
Gelombang protes mahasiswa ini sejatinya telah berkobar di berbagai wilayah terdampak asap dalam beberapa pekan terakhir, termasuk aksi demonstrasi di Pontianak, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah.
Aksi unjuk rasa kali ini menambah dinamika politik nasional. Berdasarkan riset terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo tercatat mengalami penurunan secara bertahap sejak akhir tahun lalu, memasuki dua tahun masa kepemimpinannya.
Pihak kepolisian mengimbau agar seluruh elemen mahasiswa yang turun ke jalan dapat menyampaikan aspirasinya secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
