Indonesia dijadwalkan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada Selasa (27/10), di tengah ketegangan terkait pengurangan pasokan gas alam ke Singapura dan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan rencana kunjungan tersebut, sementara pemerintah Singapura belum mengonfirmasinya. Pertemuan ini berlangsung setelah Indonesia mengurangi pasokan gas melalui pipa ke Singapura sekitar delapan persen sejak Sabtu (24/10), untuk memprioritaskan kebutuhan energi domestik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Bahlil Lahadalia pada Senin (26/10) menyatakan bahwa pasokan gas yang masih dikirim ke Singapura telah memenuhi batas minimum sesuai perjanjian kedua negara. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia memahami kewajiban kontrak dan aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta semua pihak menghormati komitmen dalam perjanjian pasokan gas. Meski demikian, pengurangan tersebut diperkirakan berdampak terbatas karena jumlahnya kurang dari dua persen kebutuhan gas harian Singapura.
Singapura mengandalkan gas alam untuk memenuhi sekitar 95 persen kebutuhan listriknya. Pemerintah telah menyiapkan pasokan alternatif, termasuk LNG, sementara GasCo siap meningkatkan impor jika diperlukan.
Menteri Energi Singapura Tan See Leng meminta masyarakat tetap tenang karena pasokan domestik masih mencukupi. Ia juga menegaskan bahwa pelanggaran kontrak dapat diselesaikan melalui jalur hukum komersial.
Selain persoalan energi, kedua negara menghadapi tekanan akibat kabut asap dari karhutla di Indonesia yang turut menyebar ke Singapura dan Malaysia. Pemerintah Singapura telah menawarkan bantuan penanganan kebakaran serta mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah perusahaan Indonesia yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.
Perkembangan ini menempatkan kerja sama energi dan penanganan kabut asap sebagai dua persoalan penting dalam hubungan Indonesia-Singapura. Kunjungan yang direncanakan oleh menteri luar negeri Singapura berlangsung ketika kedua negara menghadapi kebutuhan untuk menjaga kepentingan domestik sekaligus mengelola dampak lintas batas.
