Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan senilai Rp200 miliar kepada pemerintah daerah di Sumatera Selatan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mulai dari dukungan operasional hingga penyediaan sarana pemadaman.
Raja Juli mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah dalam menangani karhutla di wilayah tersebut.
“Saya ingin memastikan sekali lagi bahwa pemerintah pusat dan daerah hadir dan langsung bertanggung jawab terhadap proses penanganan karhutla di Sumatera Selatan,” kata Raja Juli di Palembang, Senin (26/10).
Bantuan presiden (banpres) itu disalurkan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp100 miliar.
Penyaluran pertama dilakukan pada September 2026, sedangkan tahap kedua direalisasikan pada pekan sebelumnya. Dana ditransfer langsung ke rekening gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendukung penanganan kebakaran di daerah masing-masing.
Pada tahap pertama, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima Rp30 miliar. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Banyuasin (Muba) masing-masing memperoleh Rp20 miliar, sementara Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing menerima Rp15 miliar.
Adapun tahap kedua mencakup 10 pemerintah daerah, yakni Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Lahat, Muara Enim, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas, serta Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Masing-masing daerah memperoleh alokasi Rp10 miliar.
Di luar dukungan anggaran, pemerintah juga mengerahkan sejumlah langkah untuk memperkuat upaya dan langkah pemerintah dalam menangani karhutla di Sumatera Selatan, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyediakan peralatan penanganan karhutla, sementara operasi modifikasi cuaca dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Raja Juli juga mengatakan, pemerintah turut memanfaatkan dry ice sebagai bagian dari upaya penanganan kebakaran.
