Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, yang kini tengah bersaing memperebutkan posisi tertinggi di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyatakan dukungannya terhadap skema peningkatan iuran wajib negara-negara anggota. Langkah ini dinilai penting untuk menutupi defisit anggaran organisasi pascakeluarnya Amerika Serikat.
Dalam wawancara khusus bersama AFP pada Senin (2/11), Budi menegaskan bahwa WHO sebaiknya berfokus pada penentuan ulang skala prioritas alokasi anggaran, alih-alih sekadar berburu pendanaan pengganti. Menurutnya, dana yang ada harus difokuskan untuk membiayai program yang lebih sedikit namun tepat sasaran.
"Prioritas utama adalah meninjau kembali fungsi-fungsi WHO, mencapai kesepakatan antarnegara anggota, baru kemudian kita mencari pendanaan baru," ujar Budi, yang menjadi salah satu dari tujuh kandidat Direktur Jenderal WHO.
Budi menilai upaya mencari pendanaan baru harus dimulai dari pembenahan internal organisasi.
"Setiap negara menyatakan bahwa WHO harus berkelanjutan (sustainable). Namun, organisasi ini tidak akan bisa mandiri jika kontribusi iuran anggotanya hanya menyumbang 20 hingga 30 persen dari total anggaran," tegasnya. Menurut Budi, untuk menjaga keberlangsungan, pendanaan rutin dari iuran wajib setidaknya harus mencakup lebih dari 50 persen.
Saat ini, negara anggota WHO membayar iuran wajib yang dihitung setiap dua tahun berdasarkan tingkat pendapatan dan jumlah populasi. Namun, porsi terbesar anggaran WHO masih sangat bergantung pada sumbangan sukarela dari negara donor maupun lembaga penyandang dana.
Budi optimistis bahwa menaikkan ambang batas iuran wajib hingga 50 persen tidak akan terlalu memberatkan negara anggota, bahkan di tengah tekanan ekonomi global saat ini. Jika dibagi secara merata kepada lebih dari 100 negara anggota, peningkatan tersebut hanya berkisar puluhan ribu dolar AS per negara.
Upaya Merangkul Kembali AS dan Kesiapan Pandemi
Mengenai keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO pada Januari lalu, Budi menilai hal tersebut bukan sebuah bencana total. Menurutnya, besaran anggaran WHO saat ini masih relatif setara dengan anggaran sebelum pandemi COVID-19. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa negara yang berada di luar WHO akan dirugikan jika terjadi keadaan darurat kesehatan global.
"Sangat jelas bahwa kita harus membawa mereka (AS) kembali," kata Budi. Ia berjanji akan segera membuka komunikasi diplomatik dengan Washington jika terpilih nanti. "Diplomasi adalah senjata terbaik. Jika ada perselisihan antarnegara, solusi terbaik bukanlah mengirimkan rudal atau senjata."
Selain reformasi anggaran dan diplomasi, Budi menegaskan komitmennya untuk mendorong pengesahan Perjanjian Pandemi Global (Global Pandemic Treaty) beserta dana pendukungnya. Langkah ini krusial untuk menjamin kesetaraan akses terhadap vaksin, obat-obatan, dan alat diagnostik di seluruh dunia saat pandemi melanda.
"Kita ingin menghindari situasi di mana ada negara yang menimbun vaksin hingga enam kali lipat dari jumlah populasinya, sementara negara lain tidak mendapatkan vaksin karena sudah diborong oleh negara-negara kaya," kritiknya.
Budi juga menilai WHO saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi lonjakan wabah baru, termasuk dalam menangani wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Ia menyoroti minimnya perhatian internasional terhadap krisis kesehatan yang terjadi di negara-negara berkembang.
"Masalah pada wabah seperti ini, jika terjadi di negara berpenghasilan rendah, perhatian dunia tidak sebesar saat COVID-19 yang juga melanda negara-negara kaya. Kita seharusnya mengalokasikan lebih banyak dana untuk membantu saudara-saudara kita di Afrika," pungkas Budi.
Proses pemilihan Dirjen WHO sendiri akan dimulai pada Januari mendatang saat Dewan Eksekutif WHO menyaring tiga nama kandidat. Selanjutnya, Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) akan memilih pemimpin baru WHO pada Mei 2027. Dalam kontestasi ini, Budi bersaing dengan para kandidat dari Botswana, Qatar, Arab Saudi, Belgia, Spanyol, dan China.
