Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong agenda kependudukan global pada UN Commission on Population and Development 59th Session yang berlangsung pada 13–17 April 2026 di markas United Nations di New York.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto. Dalam forum tersebut, Indonesia memperkenalkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan 2025–2045 yang diperkuat dengan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai arah strategis jangka panjang.
Dalam keterangan resminya, Bonivasius menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menghadapi perubahan struktur demografi dunia. “Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama multilateral dalam menghadapi dinamika kependudukan global, termasuk percepatan transisi demografi dan peningkatan proporsi penduduk lanjut usia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa strategi tersebut dirancang agar isu kependudukan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan lintas sektor di seluruh tingkat pemerintahan, sejalan dengan prioritas nasional jangka panjang.
Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu pilar utama dalam pendekatan ini, khususnya untuk memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil. Selain itu, pemerintah juga memperkuat peran riset berbasis kebijakan dalam berbagai isu kependudukan, termasuk kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan perlindungan sosial.
“Sinergi antara teknologi, riset, dan kebijakan publik merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang tangguh, adaptif, dan inklusif, serta memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal,” tambahnya.
Melalui langkah ini, Indonesia menempatkan kebijakan kependudukan sebagai elemen kunci dalam strategi pembangunan jangka panjang, sekaligus memperkuat perannya dalam diskursus global terkait pembangunan berkelanjutan dan dinamika demografi.
